PERADAK BORNEO, PALANGKA RAYA – Kerusakan jalan nasional menuju Katingan Hulu kembali memicu keluhan masyarakat. Kondisi infrastruktur yang memburuk dinilai telah mengganggu aktivitas warga, khususnya sektor transportasi dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama aliansi sopir dan masyarakat, yang berlangsung di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (21/4/2026). Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menegaskan bahwa pihaknya serius menindaklanjuti laporan tersebut dan akan mendorong langkah konkret untuk penanganan jalan.
“Aspirasi ini sudah kami terima dan menjadi perhatian bersama. Kita akan dorong agar penanganannya bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kerusakan jalan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kenyamanan berkendara, tetapi juga menimbulkan efek yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. Distribusi logistik yang terhambat berpotensi meningkatkan biaya transportasi hingga harga barang di tingkat konsumen.
“Kalau akses terganggu, tentu berdampak pada ekonomi masyarakat. Ini yang harus segera ditangani,” tegasnya.
DPRD Kalteng, lanjutnya, akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Balai Pelaksana Jalan Nasional, agar perbaikan dapat segera direalisasikan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia juga memastikan bahwa DPRD tidak hanya menampung aspirasi, tetapi akan terus mengawal prosesnya hingga ada tindak lanjut yang nyata.
Selain itu, Arton mengapresiasi sikap masyarakat yang menyampaikan keluhan melalui jalur resmi. Menurutnya, forum dialog seperti RDP menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan dan mencari solusi bersama.
“Forum seperti ini penting agar semua pihak bisa duduk bersama dan membahas solusi secara terbuka,” katanya.
DPRD Kalteng berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah awal percepatan penanganan infrastruktur di Katingan Hulu, sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar dan aktivitas ekonomi dapat berjalan normal.
Masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga situasi kondusif serta mengedepankan komunikasi dalam menyampaikan aspirasi, demi mendukung percepatan pembangunan yang lebih merata di wilayah tersebut
