Peradak Borneo, Palangka Raya – Sejumlah kelompok masyarakat dan penambang rakyat menggelar aksi demonstrasi di Kota Palangka Raya pada 25 Maret 2026. Aksi yang berlangsung di depan Mapolda Kalimantan Tengah ini menyoroti berbagai persoalan pertambangan yang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.
Para demonstran menilai kebijakan pertambangan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya penambang tradisional yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat. Mereka juga menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam antara perusahaan besar dan masyarakat lokal.
Beberapa wilayah yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut antara lain Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, Gunung Mas, dan Kapuas. Di daerah-daerah tersebut, aktivitas pertambangan seperti batubara dan emas cukup berkembang, baik yang dikelola perusahaan maupun yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat.
Para peserta aksi menyampaikan bahwa di beberapa daerah masih banyak penambang rakyat yang menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan izin, tekanan penertiban, serta minimnya perlindungan hukum terhadap aktivitas pertambangan tradisional. Padahal, bagi sebagian masyarakat pedalaman, kegiatan tersebut menjadi sumber penghidupan utama.
Aksi yang diikuti ratusan peserta tersebut berlangsung dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Salah satu tulisan yang menjadi perhatian adalah kalimat “Kami Bukan Maling, Kami Butuh Makan”, yang menggambarkan aspirasi para penambang rakyat yang meminta agar aktivitas mereka tidak selalu dipandang sebagai tindakan ilegal.
Aksi tersebut dipimpin oleh tokoh masyarakat Agus Prabowoyesto, yang selama ini dikenal aktif menyuarakan aspirasi masyarakat pedalaman dan penambang rakyat di Kalimantan Tengah. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa masyarakat hanya meminta keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah mereka.
Selain menuntut perlindungan bagi penambang rakyat, para demonstran juga meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pertambangan di Kalimantan Tengah. Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang lebih adil, transparan, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat dari kekayaan alam di daerahnya.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan secara tertib hingga selesai. Para peserta berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kalimantan Tengah.
(JUL/RED)
